Mendesain Cukai yang Berkeadilan

IMG_20141231_220949

“Regulasi cukai seharusnya bisa menciptakan iklim usaha yang mendorong dan mendukung masyarakat agar sejahtera”

CUKAI merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Salah satu sumber cukai berasal dari industri rokok (keretek) nasional. Keberadaan cukai diatur oleh UU Nomor 39 Tahun 2007 sebagai revisi atas UU Nomor 11 Tahun 1995. Pasal 1 Ayat (1) regulasi tersebut mendefinisikan cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

Jauh sebelum ada beleid tentang cukai, pada masa kolonial sudah ada pengaturan mengenai cukai. Staatsblad Nomor 517 Tahun 1932, regulasi produk penjajah, mengatur  ketentuan pungutan terhadap pengusaha keretek sebagai pajak kepada pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1933 industri keretek bisa memberi pemasukan kepada pemerintah Hindia Belanda sebesar 3.000.000 gulden. Bahkan pada masa krisis global (malaise), keretek menjadi tumpuan sewaktu harga sejumlah komoditas ekspor penting Hindia Belanda melemah di pasar dunia. (S Margana dkk; 2014).

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan tentang cukai diundangkan lewat UU Nomor 28 Tahun 1947. Dalam UU itu, cukai yang dikenakan atas komoditas tembakau ditegaskan sebagai penguatan keuangan negara. Ketentuan mengenai cukai berubah setelah diatur dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 sebagai perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995. Regulasi baru tersebut memberi penegasan bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu.

Pergeseran makna pungutan cukai dari tujuan untuk penguatan keuangan negara menjadi alat untuk membatasi peredaran dan pemakaiannya tentu memberi dampak bagi keberlangsungan industri keretek. Adanya akomodasi isu kesehatan dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 menjadi pemicu kenaikan tarif cukai tiap tahun.

Sinyal adanya pengaruh isu kesehatan dalam penyusunan beleid yang mengatur cukai bisa dilihat dari desain regulasi yang diatur dalam ketentuan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Walaupun Indonesia tidak meratifikasi atau mengaksesi ketentuan FCTC itu, spirit dari ketentuan tersebut telah mewujud dalam sejumlah peraturan. Regulasi cukai, terutama produk turunannya yang diatur oleh peraturan menteri, seolah-olah mengesampingkan asas regulasi pajak yang seharusnya memperhatikan keadilan dan tidak mengganggu perekonomian rakyat.

Saat ini tarif cukai rokok didasarkan pada volume produksi. Tarif dibedakan berdasarkan batasan kuota produksi dengan membedakan tiga jenis rokok, yakni sigaret keretek tangan (SKT) atau rokok buatan tangan, sigaret keretek mesin (SKM), dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok buatan mesin.

Sebelum 2007, perhitungan cukai mendasarkan model advolorum, tahun 2007-2008 dengan model campuran advolorum-spesifik, dan tahun 2009 hingga sekarang menggunakan model spesifik murni.

Beban Psikologis

Kedinamisan regulasi, mengingat sering berubah-ubah pada tataran peraturan teknis di tingkat kementerian, membuat ada semacam ketidakpastian dalam sistem penerapan tarif cukai. Pada gilirannya hal ini menimbulkan kecemasan pada kalangan pelaku usaha. Di sisi lain kedinamisan regulasi cukai kerap memberi beban yang relatif bertambah karena pemberlakuan tarif yang selalu lebih tinggi. Hal ini memberi beban psikologis bagi pelaku usaha, terutama pelaku usaha skala kecil dan menengah.

Dogma kesehatan yang berujung stigma bahwa rokok (termasuk keretek) menjadi barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang harus dikendalikan, dan karena itu harus diberi beban cukai tinggi, bukanlan solusi yang bijak dan tepat. Kemenaikan tarif cukai menyebabkan pabrik-pabrik rokok gulung tikar, terutama golongan kecil dan menengah.

Tahun 2009 misalnya, terjadi penurunan jumlah pabrik rokok cukup signifikan akibat dihapuskannya golongan III SKM (2009) dan Gol III B SKT (2008), dan terus terjadi sampai tahun berikutnya. Tahun 2008 ada 4.900 pabrik rokok dan tahun 2009 ‘’menyusut’’ 1.675 pabrik sehingga tinggal 3.225 pabrik. Berkurangnya jumlah pabrik rokok juga mengakibatkan terjadi pengurangan 83.750 tenaga kerja.

Penghapusan golongan rokok juga mengakibatkan terjadinya kenaikan tarif cukai yang sangat tinggi sehingga membuat kemampuan pabrik yang memproduksi rokok golongan itu melemah. Padahal kematian industri biasanya diikuti dengan berkurangnya lapangan kerja, yang mencapai 195.000 tenaga kerja (asumsi 1 pabrik menyerap 25 tenaga kerja).

Regulasi cukai seharusnya bisa menciptakan iklim usaha yang mendorong dan mendukung masyarakat supaya sejahtera, sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Mestinya, regulasi cukai sebagai bagian dari instrumen untuk memberi perlindungan atas keberlangsungan usaha masyarakat, bisa menciptakan sistem dan tata kelola usaha keretek yang menciptakan nilai keadilan dan kesejahteraan rakyat. (10)

— Zamhuri, peneliti dari Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) Universitas Muria Kudus (UMK)

Sumber : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/mendesain-cukai-yang-berkeadilan/

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to webdesign berlin, House Plans and voucher codes